Pajak Naik di Tengah Perbaikan Ekonomi, Ini Penjelasan Presiden Sri Lanka

IDXChannel -Perekonomian Sri Lanka diperkirakan bakal tumbuh lagi mulai akhir tahun ini dan pemerintah berambisi negara itu bakal keluar dari krisis ekonomi pada tahun 2026.

Demikian seperti dikatakan oleh presiden negara itu pada Rabu (8/2/2023), ketika ratusan orang memprotes kenaikan pajak baru-baru ini di tengah inflasi nan tinggi.

Pulau berpenduduk 22 juta jiwa itu telah berjuang melawan gejolak ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, nan telah memaksanya kandas bayar utang dan meminta biaya talangan sebesar USD2,9 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Sri Lanka, nan perlu meningkatkan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah menjadi 11,3 persen dari PDB tahun ini dari 8,3 persen pada 2022 untuk mendapatkan biaya IMF, memperkenalkan pajak pendapatan baru pada Januari untuk pekerja profesional, mulai dari 12,5 persen hingga lebih dari 36 persen.

Presiden Ranil Wickremesinghe, nan menjabat sejak Juli lampau setelah Gotabaya Rajapaksa digulingkan dalam pemberontakan rakyat, mengatakan kepada parlemen bahwa dia bisa memandang jalan keluar dari masalah sementara dia melakukan reformasi ekonomi untuk menyelesaikan kesepakatan dengan IMF.

“Sulit bagi semua lapisan masyarakat untuk memperkuat hidup,” katanya. “Namun, jika kita menanggung kesulitan ini selama lima sampai enam bulan lagi, kita dapat mencapai solusinya.”

Dia menambahkan, “Kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi” pada akhir tahun 2023 dan “dapat bangkit dari kebangkrutan pada tahun 2026” alias apalagi lebih awal, jika semua partai politik mendukung inisiatif pemerintah seperti meningkatkan pajak.
Bulan lampau Wickremesinghe mengatakan ekonomi dapat berkontraksi sebesar 3,5 persen alias 4,0 persen untuk setahun penuh setelah menyusut 11 persen tahun lalu.

Pidatonya di depan para personil parlemen tidak banyak membantu untuk mencegah protes pada jam makan siang oleh para karyawan.

Pegawai pemerintah nan meneriakkan slogan-slogan, dan sebagian membawa bendera hitam dan plakat bertuliskan “Ya untuk pajak nan masuk akal,” keluar dari gedung-gedung pemerintah untuk tindakan unjuk rasa itu.

Dokter dan pengajar nan bekerja rumah sakit dan di perguruan tinggi milik pemerintah memulai pemogokan 24 jam pada hari Rabu (8/2). Mereka memperingatkan bahwa pemogokan bisa berjalan lebih lama.

(DKH)